Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

October 07, 2024 Post a Comment

Pengertian hukum ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja.

Apa tujuan dari hukum ketenagakerjaan?

Tujuan dari adanya hukum ketenagakerjaan tidak lain adalah untuk memberdayakan dan mendayagunkan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

Jelaskanlah secara singkat apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan menurut UU No 13 tahun 2003?

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Apa yang menjadi sumber hukum ketenagakerjaan Sebutkan dan jelaskan?

Landasan utama hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia tidak lain adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lewat UUD 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak. Oleh karena itu, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia harus dipatuhi oleh semua warga negara.

Apa saja sifat hukum ketenagakerjaan jelaskan?

Sifat Hukum Ketenagakerjaan sebagai Hukum Mengatur (Regelend Recht) Sifat mengatur ini ditandai dengan adanya peraturan yang tidak sepenuhnya bersifat memaksa, sehingga diperbolehkan terjadinya atau dilakukan suatu penyimpangan atas ketentuan tersebut dalam perjanjian baik Perjanjian Kerja, Peraturan perusahaan (PP).

Apa saja subjek hukum ketenagakerjaan?

Pihak-pihak yang terkait dalam hukum ketenagakerjaan tidak hanya pekerja/buruh dan pengusaha/majikan saja. Melainkan juga badan-badan lain seperti organisasi pekerja/buruh, organisasi pengusaha/majikan, dan badan-badan pemerintah.

Hukum ketenagakerjaan termasuk dalam kelompok hukum apa?

Dari aspek hukum ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang WAJIB tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik.

Apa dasar hukumnya perlindungan tenaga kerja di Indonesia?

Dasar hukum perlindungan tenaga kerja : 1. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 → tiap Warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bagaimana kedudukan hukum ketenagakerjaan?

Kedudukan hukum ketenagakerjaan di dalam tata hukum Indonesia masuk dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Kedudukan tersebut membawa konsekuensi yuridis bahwa ketentuan perundang-undangan hukum ketenagakerjaan haruslah mendasar pada teori hukum yang menelaah bidang tersebut.

UU ketenagakerjaan Terbaru nomor berapa?

Pemerintah pada dasarnya telah menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan di Indonesia melalui UU No 13 Tahun 2003 ini.

Dimanakah sumber hukum ketenagakerjaan?

Di Indonesia sendiri payung hukum untuk hukum ketenagakerjaan secara tegas terdapat dalam UUD 1945 yakni pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” selanjutnya adalah pasal 5 ayat 1 pasal 20 ayat 2, pasal 28 dan juga pasal 33 ayat 1.

Apa saja hak dan kewajiban tenaga kerja?

Hak dan Kewajiban Karyawan

Hak Memperoleh Upah.
Hak untuk Mendapatkan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama. ...
Hak untuk Mendapatkan Pelatihan Kerja. ...
Hak atas Penempatan Tenaga Kerja. ...
Hak untuk Memiliki Waktu Kerja yang Sesuai. ...
Hak untuk Mendapatkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ...
Hak untuk Mendapatkan Kesejahteraan.

Apa yang dimaksud dengan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan?

Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan (labour law) adalah bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan baik bersifat perseorangan maupun kolektif.

Mengapa hukum ketenagakerjaan termasuk hukum privat dan public?

Hukum perburuhan terletak di antara hukum publik dan hukum privat. Dikatakan hukum privat karena mengatur hubungan antara dua individu (pemberi kerja dan penerima kerja), dan dikatakan hukum publik karena negara melakukan campur tangan melalui pengikatan aturan yang mengurus hubungan antara dua individu.

Apa yang dimaksud dengan aspek ketenagakerjaan?

Jelaskan Apa Yang Dimaksud Dengan Aspek Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa.

Seperti apa hakikat tenaga kerja?

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat.

Mengapa tenaga kerja harus dilindungi?

Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Apa saja jenis jenis perlindungan tenaga kerja?

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; perlindungan khusus bagi pekerja buruh perempuan, anak dan penyandang cacat; perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja; dan. perlindungan atas hak pemutusan hubungan tenaga kerja.

Mengapa tenaga kerja perlu untuk dilindungi?

Tidak kalah pentingnya, perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin kesempatan, serta menghindarkan dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan

Apakah hukum ketenagakerjaan itu termasuk hukum publik atau privat?

Hukum Ketenagakerjaan merupakan hukum publik yang disebabkan oleh sosialisering proses. Akan tetapi dalam pengaturan hubungan kerja masih dapat ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang sifatnya privat.